SANGATTA – Pemerataan layanan kesehatan di Kutai Timur masih dihadapkan pada persoalan distribusi tenaga dokter spesialis. Kondisi wilayah yang terdiri dari banyak kecamatan membuat pemenuhan layanan kesehatan lanjutan belum sepenuhnya merata.
Dinkes Kutim menyebut upaya penguatan layanan dasar terus dijalankan agar akses kesehatan masyarakat tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga lebih dekat dari sisi ketersediaan tenaga medis.
“Pemerintah terus memberikan atensi besar dalam pelayanan kesehatan. Tidak hanya agar mudah diakses, tetapi juga lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr. Yuwana Sri Kurniawati.
Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah daerah adalah mendorong peningkatan kompetensi dokter umum melalui jalur pendidikan spesialis. Skema ini didukung bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber beasiswa dengan komitmen pengabdian kembali ke daerah.
“Kami memiliki dokter-dokter muda yang tersebar di 21 puskesmas. Mereka akan didorong untuk mengambil pendidikan spesialis. Biaya pendidikan dibantu melalui berbagai sumber beasiswa, dengan harapan setelah lulus mereka kembali mengabdi di daerah,” jelas Yuwana.
Selain jalur pendidikan, pendekatan pelayanan bergerak juga diterapkan untuk menjawab kekosongan dokter spesialis di sejumlah wilayah. Program ini melibatkan kolaborasi dengan enam organisasi profesi kesehatan, termasuk IDI, PPNI, organisasi apoteker, serta tenaga laboratorium.
Tenaga spesialis dijadwalkan melakukan kunjungan berkala ke kecamatan sesuai kebutuhan lapangan. Penempatan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas serta peralatan medis yang tersedia.
“Untuk daerah yang sudah memiliki peralatan medis namun belum didukung tenaga ahli, seperti di Wahau yang memiliki alat kesehatan mata tetapi kekurangan dokter spesialis, kami akan mendatangkan dokter spesialis mata dari RSUD Kudungga agar alat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Dari sisi sistem, seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kutim disebut telah menggunakan Rekam Medis Elektronik yang terhubung dengan platform nasional SATUSEHAT. Integrasi ini mencakup data riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, hingga resep obat pasien.
“Transformasi digital ini menjadi syarat wajib akreditasi dan bertujuan mempermudah pelaporan data kesehatan ke pemerintah pusat melalui sistem SATUSEHAT,” tegasnya.
