SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ditargetkan selesai paling lambat tanggal 28 bulan ini. Jadwal pembahasan sangat ketat karena dilakukan bersamaan dengan pembahasan proyek multiyears.
Menurut Jimmi, pembahasan APBD diperkirakan berlangsung sekitar satu pekan, mulai dari besok hingga tanggal 19. Setelah itu, tim anggaran akan merampungkan catatan dan menyiapkan dokumen final untuk ditetapkan bersama.
“Paling lambat tanggal 28 harus selesai. Waktu kita memang sempit karena beririsan dengan pembahasan multiyears,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa APBD 2026 harus diputuskan tepat waktu agar pelaksanaan program pada tahun depan tidak terhambat. Keterlambatan penetapan APBD dapat berpengaruh pada berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk proyek fisik, belanja pegawai, dan pelayanan publik.
Jimmi menambahkan bahwa keberhasilan pembahasan APBD sangat bergantung pada kedisiplinan perangkat daerah dalam mengikuti jadwal rapat. Ia menekankan agar Tim Penyusun Perangkat Daerah (TPD) hadir tepat waktu dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan.
“Yang paling penting itu TPD-nya. Mereka harus mengikuti jadwal yang sudah disusun DPRD,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD siap bekerja maksimal agar proses penganggaran berjalan lancar meski waktu pembahasan berdekatan dengan agenda reses. (Adv/bk)
