Beritakutim.com Sangatta – Peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan standar kerja yang jelas, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menyempurnakan tata kelola pelayanan di lingkungan pemerintahan daerah.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sesdakab) Kutim Rizali Hadi saat membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Rizali hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Rizali mengatakan, capaian Kutim yang meraih predikat terbaik dalam kategori Digital Layanan pada 2024 merupakan modal penting untuk terus membangun birokrasi yang berkualitas. Namun, prestasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik harus tercermin dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan, kejelasan prosedur, serta kepastian waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan setiap perangkat daerah.
“Kita bangga, pada tahun 2024 Kutai Timur mendapat predikat terbaik dalam Digital Layanan. Ini harus kita pertahankan. Pemerintah Kutai Timur memiliki arah pembangunan yang sudah disusun untuk lima tahun ke depan. Kita berharap pada akhir masa jabatan bupati, tingkat pelayanan kita sudah semakin terukur dan menunjukkan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan peningkatan kualitas pelayanan dengan pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Kutim. Setiap program harus didukung tata kelola pemerintahan yang efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rizali menambahkan, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur capaian pelayanan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Dengan begitu, perbaikan birokrasi dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim Uud Sudiharjo menjelaskan, Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Ia menyebutkan, penyusunan dan reviu standar pelayanan bertujuan memastikan setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Pemkab Kutim membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan terhadap standar pelayanan yang diterapkan.
Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan agar pelayanan Sekretariat Daerah semakin sederhana, adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan.(Adv/Bk04)






