Beritakutim.com Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta penyelesaian persoalan antara perusahaan dan masyarakat di Kecamatan Rantau Pulung mengedepankan pendekatan dialog dan kekeluargaan. Ia berharap proses penyelesaian hak-hak masyarakat dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum yang berujung pada kriminalisasi warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimmi setelah mengikuti mediasi antara perusahaan dan perwakilan masyarakat pada Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan melihat aspek hukum secara sepihak. Sebab, masih terdapat sejumlah hal mendasar yang perlu dituntaskan, khususnya berkaitan dengan status lahan, pemetaan wilayah, serta pemenuhan hak masyarakat.
Ia mengungkapkan, masyarakat melalui aliansi masih membutuhkan waktu untuk melengkapi data pemetaan lahan dan koordinat wilayah yang menjadi bagian dari persoalan. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat sekitar dua minggu.
Karena itu, Jimmi meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuntaskan kelengkapan dokumen tersebut.
“Kita minta semua pihak bijaksana. Kalau ini diselesaikan melalui mediasi, tentu kita mengedepankan kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat juga membutuhkan waktu untuk melengkapi pemetaan lahan dan koordinatnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kehadiran pihak kepolisian dalam proses mediasi. Menurutnya, langkah penyelesaian secara dialog perlu tetap diberikan ruang selama masing-masing pihak masih berupaya memenuhi kewajiban dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Jimmi menegaskan, DPRD tidak menginginkan adanya masyarakat yang harus berhadapan dengan proses pidana ketika persoalan hak dan kewajiban antara masyarakat dengan perusahaan masih dalam tahap pembenahan.
Ia bahkan berharap pada masa kepemimpinan DPRD saat ini, persoalan serupa tidak kembali berujung pada penahanan atau pemidanaan warga.
“Saya ingin di kepemimpinan kali ini, kami DPRD tidak menginginkan hal itu terjadi. Jangan sampai ada masyarakat yang dipenjara selama proses pembenahan ini masih berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, Jimmi juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan produksi, tetapi juga memperhatikan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat.
Menurutnya, kepentingan dunia usaha dan masyarakat harus ditempatkan secara seimbang. Aktivitas perusahaan memang berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi pemenuhan hak warga yang terdampak juga merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong agar proses penyelesaian dilakukan berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan melalui tekanan terhadap salah satu pihak.
“Intinya kita mengadvokasi masyarakat supaya tidak terintimidasi, tidak terdiskriminasi, dan hak-haknya tetap diperhatikan. Kalau semuanya sudah rampung, aturan juga bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Jimmi berharap mediasi lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai status lahan, kewajiban perusahaan, serta hak masyarakat yang masih harus diselesaikan.
Dengan pendekatan dialog dan keterbukaan data, ia berharap persoalan tersebut dapat menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak tanpa harus menimbulkan konflik baru.(Adv/Bk04)
