Beritakutim.com Sangatta – Penyelesaian persoalan antara perusahaan dan masyarakat di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih membutuhkan proses pendalaman data. Kedua belah pihak diminta melengkapi dokumen, terutama terkait peta lokasi lahan, koordinat wilayah, serta status kepemilikan dan hak masyarakat yang bersinggungan dengan area operasional perusahaan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan hasil mediasi yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) telah menghasilkan sejumlah perkembangan. Namun, beberapa persoalan belum dapat diputuskan karena masih membutuhkan pencocokan data dari masing-masing pihak.
Menurutnya, dokumen yang disiapkan perusahaan dan masyarakat nantinya akan disinkronkan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis terkait. Di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
“Masih ada beberapa poin yang ditunggu terkait regulasi. Kedua belah pihak harus melengkapi data, baik peta lokasi maupun siapa saja yang terdampak dan wilayah mana yang bersinggungan dengan data perusahaan,” ujar Jimmi saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, pencocokan data menjadi bagian penting untuk memastikan kejelasan status lahan sekaligus mengetahui sejauh mana perusahaan diperbolehkan menjalankan aktivitas operasionalnya selama proses penyelesaian perizinan dan hak masyarakat masih berlangsung.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam mediasi tersebut adalah keberadaan IUPK PT NIKP yang disebut telah dimiliki sejak 2007 dan masih berlaku hingga saat ini.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pembahasan, perusahaan berpandangan bahwa izin tersebut memberikan ruang untuk tetap melakukan aktivitas perkebunan, termasuk pemanenan, sembari menyelesaikan persoalan hak-hak masyarakat.
Namun, persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian wilayah operasional perusahaan disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi.
Karena itu, DPRD meminta adanya penjelasan lebih lanjut dari instansi yang membidangi transmigrasi mengenai ketentuan penggunaan dan aktivitas perusahaan di kawasan tersebut.
“Kalau menurut IUPK, perusahaan masih boleh melakukan aktivitas. Tetapi kita juga ingin melihat bagaimana keterangan dari Dinas Transmigrasi terkait aturan di wilayah transmigrasi ini. Itu yang harus dipertemukan,” jelasnya.
Jimmi menyebut, hasil sinkronisasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya. Apabila secara regulasi perusahaan diperbolehkan melanjutkan aktivitas, maka operasional dapat berjalan sesuai ketentuan, sementara persoalan pembebasan lahan dan pemenuhan hak masyarakat tetap harus diselesaikan.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tidak boleh hanya melihat kepentingan salah satu pihak. Kejelasan dokumen dan fakta lapangan harus menjadi dasar agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
Mediasi lanjutan dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas kelengkapan dokumen serta menghadirkan penjelasan dari instansi teknis terkait.
“Memang masih perlu waktu karena ini menyangkut kesesuaian data. Kita ingin semuanya jelas terlebih dahulu sebelum menentukan langkah berikutnya,” pungkasnya.(Adv/Bk04)
