Beritakutim.com SAMARINDA – Program pendidikan gratis GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan dampak signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Hingga saat ini, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan total anggaran yang telah tersalurkan mencapai Rp288,5 miliar.
Komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan program unggulan tersebut juga semakin kuat. Pada 2026 mendatang, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun guna menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Di balik capaian tersebut, pelaksanaan GratisPol yang masih berada pada tahap awal implementasi dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai persoalan mulai dari sosialisasi, verifikasi data penerima manfaat, hingga penyesuaian kebijakan di tingkat perguruan tinggi menjadi catatan penting yang perlu dibenahi agar program berjalan lebih optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menilai berbagai dinamika yang muncul selama pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi bersama, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi institusi pendidikan sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, besarnya komitmen pemerintah yang diwujudkan melalui alokasi anggaran ratusan miliar rupiah harus diimbangi dengan kesiapan perguruan tinggi dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
Syahariah mengapresiasi berbagai kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa terkait pelaksanaan program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak juga melihat secara objektif sumber persoalan yang terjadi sehingga tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Jangan sampai program yang sudah disiapkan dengan baik justru tersandung pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah adanya anggaran sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sejumlah mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan penyebaran informasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Syahariah, selama ini perhatian publik sering kali tertuju pada persoalan pencairan bantuan yang belum diterima, sementara fakta bahwa terdapat anggaran yang sudah tersedia tetapi tidak dimanfaatkan justru kurang menjadi perhatian.
“Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses. Ini menjadi pengingat bahwa informasi ternyata tidak selalu bergerak secepat pemberitaan yang beredar di media sosial,” katanya.
Selain persoalan pendaftaran, ia juga menyoroti polemik penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa penerima manfaat. Menurutnya, kampus memiliki peran penting dalam menjelaskan setiap perubahan kebijakan sehingga mahasiswa memperoleh kepastian informasi dari sumber resmi.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa semestinya mendapatkan penjelasan yang jelas dari institusi pendidikan sebelum menerima berbagai informasi yang beredar melalui grup percakapan maupun media sosial yang belum tentu akurat.
“Ketika muncul kebijakan baru, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya sejumlah mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat, namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Syahariah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian dalam proses verifikasi sejak tahap awal.
Ia menilai berbagai syarat yang menjadi ketentuan program bukanlah aturan baru sehingga proses penyaringan dan validasi data seharusnya dapat dilakukan lebih dini agar tidak menimbulkan harapan yang berujung pada kekecewaan mahasiswa.
“Semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil pula potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari. Harapan mahasiswa adalah sesuatu yang perlu dijaga,” ujarnya.
Tak hanya itu, polemik mengenai syarat domisili yang sempat menjadi perdebatan di tengah masyarakat juga dinilai sebagai bukti bahwa penyampaian informasi kepada calon penerima manfaat masih perlu diperkuat. Banyak persoalan yang muncul, kata dia, bukan karena substansi kebijakan yang bermasalah, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan. Informasi penting tidak cukup hanya diumumkan, tetapi juga harus benar-benar dipahami oleh masyarakat,” tuturnya.
Meski masih diwarnai berbagai kendala teknis, Syahariah menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama Program GratisPol, yakni membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Ia menilai program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi puluhan ribu mahasiswa dan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berfokus pada upaya perbaikan sistem dan koordinasi agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
“Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, mahasiswa sudah menunjukkan antusiasme, sehingga akan lebih baik apabila seluruh ekosistem pendidikan dapat bergerak dengan ritme yang sama,” pungkasnya.(Bk 2)
