SANGATTA – Arah pembangunan Kutai Timur kembali dipertajam lewat penyelarasan berbagai program prioritas daerah. Pemkab Kutim memastikan 50 program unggulan Bupati Ardiansyah Sulaiman tetap menjadi fokus, meski kondisi fiskal dan tantangan pelaksanaan di lapangan menuntut penyesuaian strategi.
Upaya tersebut dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah menekankan pendekatan berbasis data untuk menyusun langkah perbaikan sekaligus merumuskan RKPD 2026 agar lebih terukur dan realistis.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memetakan titik lemah pelaksanaan tahun sebelumnya untuk diperkuat pada tahun berjalan, termasuk melihat peluang ruang fiskal yang masih bisa dioptimalkan.
“Kami sedang mengamati di mana letak kekurangan atau pos yang belum maksimal pada tahun lalu, agar dapat diperkuat pada tahun ini, salah satunya dengan mengupayakan celah fiskal yang ada,” ujar Bayu.
Ia menegaskan, pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata. Pemkab Kutim juga memperluas pola kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah pusat.
“Upaya menggandeng semua pihak terus kami lakukan, khususnya melalui skema CSR perusahaan serta koordinasi dengan kementerian agar program-program pusat dapat terealisasi di Kutai Timur,” ungkapnya.
Salah satu fokus dalam daftar program prioritas tersebut adalah pengurangan angka pengangguran. Pemerintah daerah melalui perangkat teknis menjalankan pelatihan keterampilan, penguatan regulasi, serta mendorong keterlibatan dunia usaha agar kompetensi tenaga kerja lokal selaras dengan kebutuhan industri.
“Melalui berbagai pelatihan keterampilan yang kami hadirkan, baik bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan maupun yang ingin berwirausaha (UMKM), menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada kemandirian ekonomi daerah,” beber Bayu.
Meski berbagai langkah telah disiapkan, Bayu mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pembangunan. Menurutnya, dukungan masyarakat dibutuhkan agar pelaksanaan program tetap transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi kepentingan bersama.
