Sangatta – Pembahasan Multi Years Contract (MYC) antara DPRD Kutai Timur dan pemerintah daerah kembali memanas. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut terdapat 32 item paket MYC, namun jumlah ini kemungkinan tidak final karena banyak usulan tambahan dari anggota DPRD berdasarkan kebutuhan daerah pemilihan.
Jimmi memaparkan bahwa usulan DPDR sebagian besar berkutat pada sektor infrastruktur, terutama kebutuhan jalan dan jembatan yang masih menjadi persoalan utama di berbagai kecamatan.
“Banyak sekali usulan dari dapil. Infrastruktur masih mendominasi,” kata Jimmi.
Ia menyebut pemerintah daerah telah menyampaikan bahwa daftar MYC akan mengalami revisi. DPRD menunggu pemaparan tersebut pada Senin mendatang.
“Revisi itu penting supaya kita bisa lihat mana yang betul-betul prioritas dan bisa dikerjakan dengan optimal. Yang kita ingin pastikan adalah aspirasi masyarakat tetap masuk,” jelasnya.
Salah satu proyek yang dibahas adalah pengembangan kawasan Kudung Gas sebagai pusat olahraga terpadu. Pemerintah disebut memiliki lahan lebih dari 50 hektare di wilayah tersebut, namun penataannya dinilai belum optimal.
“Lahan itu masih luas dan belum dimanfaatkan maksimal. Kita dorong penataannya supaya terintegrasi dan bisa berdampak bagi masyarakat,” kata Jimmi.
Terkait nilai MYC yang sebelumnya disebut sekitar Rp 2,1 triliun, Jimmi menyampaikan bahwa angka tersebut belum final.
“Masih simulasi. Saat pembahasan final nanti bisa naik, bisa turun. Semua tergantung hasil presentasi pemerintah dan kesepakatan bersama,” katanya.
Jimmi juga merespons masukan beberapa anggota legislatif terkait proyek instansi vertikal seperti Polres dan Makodim. Ia menegaskan proyek tersebut tidak masuk dalam skema MYC.
“Dipastikan tidak ada di MYC. Kalau pun dibangun, itu masuk anggaran murni karena volume pekerjaannya kecil,” terangnya. (Adv/bk)
