Sangatta – Sejumlah agenda besar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai dari rencana pembangunan Sekolah Rakyat hingga upaya meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menekankan bahwa setiap kebijakan wajib berangkat dari data yang valid serta lingkungan yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak.
Sulaiman menilai konsep Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah masih jauh dari matang. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kembali sasaran hingga mekanisme penerima manfaat agar tidak tumpang tindih dengan program lain.
“Saya masih melihat ini abu-abu. Program ini disebut untuk warga miskin ekstrem, sementara data kemiskinan ekstrem kita sekarang sudah 0 persen. Kalau tidak hati-hati, ini bisa membuka ruang manipulasi data,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa perbedaan data antara BPS dan Dinas Sosial selama ini juga masih kerap terjadi. Kondisi itu menjadi alasan kuat mengapa pemerintah harus memperketat verifikasi agar tidak menimbulkan masalah sosial baru atau kecemburuan di masyarakat.
“Perlu klarifikasi dan sinkronisasi data sejak awal. Jangan sampai program baik justru menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.
Selain pendidikan, Sulaiman turut menyoroti langkah Pemkab Kutim dalam mengejar predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Menurutnya, salah satu indikator penting yang harus diperhatikan adalah pengendalian iklan rokok, terutama yang menyasar lingkungan anak.
Ia menyebut banyak warung kecil, terutama di pinggir jalan, yang masih memajang promosi produk rokok tanpa aturan yang jelas. Menurutnya, kondisi ini harus dibenahi karena menjadi penilaian penting dalam proses menuju KLA.
“Perdanya sedang dibahas. Kalau ada promosi yang tidak sesuai aturan nasional, jelas tidak boleh. Kami akan perbaiki supaya Kutim tidak hanya mengejar predikat, tetapi benar-benar menciptakan lingkungan yang aman bagi anak,” tegasnya.
Persoalan pendidikan tak berhenti pada rencana Sekolah Rakyat. Sulaiman juga menyoroti keluhan warga Kampung Sidan, Kecamatan Teluk Pandan, yang memilih menyekolahkan anaknya ke Kota Bontang karena dinilai lebih baik secara layanan dan sarana.
“Masyarakat memilih layanan yang lebih baik. Kalau merasa lebih layak di Bontang, kita tidak bisa salahkan mereka. Yang harus dilakukan pemerintah Kutim adalah memperbaiki layanan di Teluk Pandan,” ungkapnya.
Menurutnya, fenomena tersebut bukan sekadar perpindahan murid, tetapi menjadi cerminan kualitas layanan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai “harga diri wilayah” yang harus segera dijawab pemerintah dengan pembenahan fasilitas dan tenaga pendidik.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Kutim menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menyusun program strategis. Sulaiman menekankan pentingnya transparansi data, pengawasan lingkungan, serta sarana pendidikan yang merata agar kebijakan tepat sasaran.
“Kebijakan tidak boleh hanya lahir karena keinginan sesaat. Harus ada data, ada verifikasi, dan ada evaluasi. Tujuannya supaya program benar-benar bermanfaat dan diterima masyarakat,” tutupnya. (Adv/bk)
