Sangatta – Upaya membuka keterisolasian wilayah pesisir paling timur Kutai Timur kembali mengemuka dalam pembahasan anggaran daerah. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa salah satu usulan paling mendesak yang kini ia dorong adalah pembangunan Pelabuhan Manubar di Kecamatan Sandaran. Menurutnya, pelabuhan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan utama masyarakat untuk memastikan mobilitas dan ekonomi tetap berjalan.
“Kecamatan Sandaran ini garis depannya seluruhnya berbatasan dengan laut. Sangat ironis kalau tidak punya pelabuhan,” tegas Sulaiman dalam rapat lanjutan pembahasan anggaran.
Sulaiman menjelaskan bahwa hingga hari ini, jalan darat menuju Sandaran baik dari Tanjung Mangkalihat maupun Rantau Pulung masih berada dalam kondisi rusak berat dan terputus di beberapa titik. Kondisi ini membuat transportasi darat tidak bisa dijadikan andalan warga untuk keluar maupun memasok kebutuhan harian.
“Transportasi laut adalah satu-satunya akses yang benar-benar bisa digunakan masyarakat saat ini. Tapi karena tidak ada pelabuhan yang memadai, kapal barang maupun kapal penumpang sering terkendala saat bongkar muat,” jelasnya.
Akibatnya, distribusi logistik sering terlambat, harga barang menjadi mahal, dan aktivitas ekonomi tidak pernah berjalan maksimal. Para nelayan juga kesulitan menjual hasil tangkapan ke luar daerah karena tidak ada fasilitas tambat dan bongkar muat yang layak.
Sulaiman mengungkapkan bahwa lokasi pelabuhan diusulkan berada di muara Sungai Manubar. Lokasi tersebut memiliki dua keuntungan. Pertama, aksesnya dekat dengan pusat kegiatan masyarakat di Desa Manubar. Kedua, penempatannya membuat proyek tetap berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kalau kita bangun di wilayah laut lepas, itu bisa ditarik menjadi kewenangan provinsi. Kita harus pintar menempatkan posisi pembangunan agar kewenangannya tidak dilempar ke provinsi sehingga eksekusinya bisa cepat,” ujar Sulaiman.
Ia menilai penempatan di muara juga lebih efisien dalam hal pengerukan, pengamanan gelombang, serta operasional jangka panjang.
Menurut Sulaiman, kehadiran pelabuhan akan memberikan dampak langsung pada kehidupan ekonomi warga, terutama nelayan, pedagang kecil, dan UMKM pesisir.
“Kalau pelabuhan dibangun, perputaran ekonomi akan jauh lebih hidup. Logistik lancar, harga barang stabil, dan aktivitas jual beli lebih mudah,” katanya.
Pelabuhan tersebut juga diyakini dapat membuka peluang usaha baru seperti pengolahan hasil laut, gudang penyimpanan, serta memperbesar arus perdagangan antar-kecamatan di pesisir selatan Kutim.
Meski pembangunan pelabuhan membutuhkan perencanaan matang dan kajian teknis rinci, Sulaiman optimistis usulan ini dapat masuk dalam paket kerja strategis periode 2026 – 2028. Ia menilai kebutuhan masyarakat Sandaran sudah terlalu lama terabaikan, sementara potensi ekonominya sebenarnya sangat besar.
“Ini bukan hanya soal membangun fisik, tapi membuka keterisolasian. Sandaran tidak boleh terus dibiarkan tertinggal. Pembangunan pelabuhan adalah langkah paling realistis dan strategis,” tegasnya.
DPRD Kutim akan terus mengawal usulan ini dalam pembahasan MYC (Multi Years Contract) dan prioritas pembangunan tahun berikutnya. Sulaiman berharap pelabuhan Manubar dapat segera direalisasikan agar masyarakat Sandaran tidak lagi terputus dari pusat ekonomi daerah.
