Sangatta – Proyeksi anjloknya anggaran pendidikan pada tahun 2026 memunculkan kekhawatiran baru di lingkungan DPRD Kutai Timur (Kutim). Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban penyesuaian fiskal maupun tarik-menarik kepentingan politik. Ia meminta Dinas Pendidikan benar-benar memetakan program prioritas secara objektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Sulaiman, perhitungan sementara berdasarkan ketentuan alokasi 20 persen dari total APBD menunjukkan adanya penurunan tajam. Jika proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp4,5 triliun, maka Dinas Pendidikan hanya akan menerima sekitar Rp900 miliar, jauh lebih rendah dibanding anggaran tahun 2025 yang hampir mencapai Rp1,9 triliun.
“Ini penurunan yang signifikan. Kalau benar terjadi, maka banyak program yang akan terdampak. Karena itu Dinas Pendidikan harus benar-benar selektif, jangan sampai perencanaan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu atau tekanan politik,” tegasnya pada Selasa (18/11).
Meski kondisi anggaran diprediksi ketat, Sulaiman menekankan ada sejumlah program yang wajib tetap berjalan karena menyentuh kebutuhan dasar pendidikan masyarakat. Beberapa di antaranya ialah:
- TPP guru dan tenaga kependidikan, sebagai bentuk penghargaan dan jaminan stabilitas kesejahteraan.
- Pembangunan fasilitas sekolah di daerah terluar, khususnya kecamatan pesisir dan pedalaman yang masih minim infrastruktur.
- Pemerataan sarana madrasah dan sekolah swasta, yang selama ini kerap tertinggal dari sekolah negeri.
- Program beasiswa dan bantuan siswa tidak mampu, untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi semua kalangan.
“Jangan sampai fasilitas di pusat kota terus diperbaiki, sementara sekolah di daerah terdalam tetap seperti itu-itu saja. Pemerataan ini wajib, bukan pilihan,” katanya.
Sulaiman turut menyoroti berbagai aduan terkait program seragam gratis yang tahun ini belum sesuai kebutuhan. Ia mengatakan beberapa sekolah swasta dan madrasah mengeluhkan jenis seragam yang diterima tidak seragam dengan aturan atau ketentuan sekolah masing-masing.
“Bantuan harus sesuai kebutuhan di lapangan, bukan sekadar seragam standar. Kita berharap mekanisme pengadaan tahun 2026 bisa diperbaiki agar benar-benar menjawab kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Selain persoalan seragam, Sulaiman menegaskan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib guru honorer. Terutama mereka yang belum terakomodasi dalam formasi PPPK dan masih menggantungkan hidup dari insentif daerah.
“Mereka ini garda terdepan pendidikan. Jangan sampai pengetatan anggaran membuat mereka dilupakan. Pemerintah tetap harus membuka ruang peningkatan kesejahteraan dan memastikan akses keadilan bagi guru honorer,” tuturnya.
Dengan tekanan anggaran yang semakin besar, Sulaiman menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi kepentingan politik, transaksi kepentingan, atau agenda kelompok tertentu dalam penyusunan anggaran pendidikan 2026.
“Pendidikan ini menyangkut masa depan Kutai Timur. Jangan sampai diarahkan ke kepentingan geopolitik atau golongan. Kita minta semua tetap objektif, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
