Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi mengakomodir 32 usulan pembangunan infrastruktur yang diajukan anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Keputusan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, usai mengikuti rapat finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi titik penting dalam percepatan pembangunan di berbagai wilayah Kutim.
Yusri menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan DPRD telah melalui proses pembahasan panjang berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki konektivitas dan pemerataan pembangunan.
“Total semua itu ada 32 usulan dari berbagai dapil. Alhamdulillah semuanya diakomodir. Ini bentuk sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat,” ujar Yusri.
Beberapa pembangunan besar yang dipastikan masuk dalam daftar prioritas tersebut meliputi:
- Pembangunan jalan tembus Muara Bengalon menuju simpang Muara Bengalon, yang nantinya akan mempermudah mobilitas warga serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- Pembangunan ring road baru untuk mengalihkan jalur alat berat dari poros Bontang, guna mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan jalan utama akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar.
- Peningkatan jalan poros Rantau Pulung, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisi jalan yang kerap rusak saat musim hujan.
- Sejumlah pembangunan dan pemeliharaan akses jalan desa, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi masyarakat.
Seluruh pembangunan tersebut akan dilakukan melalui skema kontrak multiyears (MYC) mengingat cakupan pekerjaan yang besar dan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Dengan sistem ini, proyek dapat berlangsung lebih terencana, tidak terhenti di tengah jalan, dan memastikan kontinuitas pekerjaan hingga selesai.
Menurut Yusri, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya pada tahap perencanaan dan penganggaran. Pengawasan secara intensif perlu dilakukan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan target dan tepat waktu.
“Harapan kami, dengan adanya insentif dan dukungan anggaran ini, kita bisa mengawal usulan-usulan tersebut agar terlaksana cepat dan tepat. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi Pemkab Kutim karena telah membuka ruang dialog yang luas dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Sinergi ini, kata Yusri, menjadi modal kuat untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata di seluruh wilayah Kutai Timur.
Dengan disetujuinya 32 usulan tersebut, masyarakat Kutai Timur kini menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong meningkatnya pelayanan publik, konektivitas antarwilayah, serta pertumbuhan ekonomi di daerah. (Adv/bk)
