Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Kalimantan Timur yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Salah satu peserta yang dijadwalkan hadir adalah Kepala Bidang Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Setkab Kutim), Erwin, yang akan mewakili Pemkab Kutim dalam forum strategis tersebut.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai isu kelembagaan dan efisiensi belanja pegawai, termasuk persoalan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini tengah menjadi sorotan di berbagai daerah.
Menurut Erwin, Rakor kali ini dirancang sebagai wadah bagi setiap daerah untuk menyampaikan permasalahan aktual dan mencari solusi bersama yang terintegrasi dengan kebijakan provinsi maupun nasional.
“Setiap daerah diminta membawa permasalahan dan usulan yang dihadapi untuk dibahas bersama pemerintah provinsi. Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah soal distribusi tunjangan dan efisiensi anggaran ASN,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu topik penting yang akan menjadi sorotan dalam Rakor adalah penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TAPD), serta tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat penyesuaian fiskal yang berdampak pada pembayaran TPP ASN.
“Yang dibahas nanti soal turunnya TAPD, APBD, dan TPP yang tidak merata di daerah. Itu sudah jadi isu nasional,” ujarnya menegaskan.
Erwin menambahkan, prinsip dasar pemberian tambahan penghasilan kepada ASN tidak boleh menimbulkan beban fiskal yang berlebihan bagi daerah. Ia menilai, sejumlah pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kembali agar porsi tambahan penghasilan tetap proporsional dan sesuai kemampuan anggaran.
“Namanya tambahan penghasilan pegawai, bukan tunjangan. Tambahan itu kelebihan dari gaji. Jadi harus dibatasi, jangan lebih dari 30 persen dari belanja pegawai APBD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa Rakor Organisasi merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan secara bergiliran oleh kabupaten dan kota di Kaltim. Tahun ini, kegiatan dipusatkan di Samarinda dengan agenda pembahasan utama seputar penataan kelembagaan dan efisiensi birokrasi.
“Rakor ini memang kegiatan tahunan. Setelah tahun ini di Samarinda, tahun depan rencananya akan digelar di Kota Bontang,” tuturnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan setiap daerah dapat menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam menata kelembagaan serta memperkuat akuntabilitas kinerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri tengah gencar melakukan pembenahan di sektor kelembagaan dan sistem pelaporan kinerja ASN agar lebih terintegrasi dan efisien. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong birokrasi yang adaptif, produktif, dan berorientasi hasil.
Erwin menilai, sinergi antar daerah melalui forum seperti Rakor ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja ASN di era digital.
“Kami berharap hasil Rakor nanti bisa menjadi panduan bersama bagi seluruh daerah di Kaltim, termasuk Kutai Timur, dalam memperkuat tata kelola organisasi pemerintahan,” pungkasnya.
