Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Kutai Timur saat ini mulai membaik. Mereka belajar dari pengalaman masa lalu yang buruk dan meninggalkan hal-hal yang kurang baik.
“Pemerintah mulai melakukan perbaikan, dan hal yang sama juga terjadi di DPRD. Kami belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan hanya pemerintah, DPRD juga mengambil pengalaman dari masa lalu dan berubah, meninggalkan hal-hal yang kurang baik,” ujar Asti kepada awak media beberapa waktu lalu.
Namun, dengan peningkatan anggaran di Kutim, pekerjaan menjadi lebih besar, sehingga teknis pelaksanaannya akan berbeda dibandingkan saat APBD masih kecil. Hal ini merupakan masalah teknis yang harus diatasi.
“Terlebih lagi, saat ini kita menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga semua dilakukan dengan lebih hati-hati. Lebih teratur dan terpantau,” tambah Asti, merespons kinerja pemerintahan saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun diakui bahwa realisasi pelaksanaan anggaran tahun ini agak lambat, hal tersebut merupakan masalah teknis yang perlu ditanyakan kepada pemerintah oleh DPRD. Mereka yang memahami teknis pelaksanaan anggaran tersebut, namun mungkin keterlambatan ini merupakan bagian dari kehati-hatian mereka.
Dalam APBD tahun 2022, Pemerintah Kutim sekali lagi menerima opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah setelah dua tahun sebelumnya hanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).(bk)
