Beritakutim.com Sangatta – Digitalisasi menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk membenahi tata kelola sekaligus menghidupkan kembali koperasi yang tidak lagi aktif. Melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Gerakan Aksi Perkoperasian (SIGAP) Koperasi Kutim, pemerintah daerah ingin memastikan pembinaan koperasi berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Aplikasi tersebut resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi Kutim itu turut dihadiri jajaran perangkat daerah, camat se-Kutim, serta sejumlah unsur terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa SIGAP tidak boleh sekadar menjadi aplikasi untuk mengumpulkan data koperasi. Lebih dari itu, sistem digital tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana pemantauan, evaluasi, sekaligus pendampingan terhadap koperasi yang membutuhkan pembenahan.
Menurutnya, Kutim memiliki sekitar 1.487 koperasi yang tercatat. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi koperasi yang benar-benar aktif menjalankan kegiatan usaha. Sebagian di antaranya menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan administrasi, legalitas badan hukum, akta notaris, hingga kewajiban keuangan.
“Melalui SIGAP ini, diharapkan nanti tidak ada lagi koperasi yang terbengkalai. Bukan hanya mendata, tetapi juga melakukan pendampingan,” ujarnya.
Mahyunadi menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Sebab, koperasi memiliki posisi penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ia pun mendorong agar pengembangan koperasi di Kutim tidak hanya terpusat pada satu sektor usaha. Berbagai potensi daerah, mulai dari perkebunan, pertambangan, perikanan hingga perdagangan, dinilai dapat menjadi peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi berbasis koperasi.
Salah satu peluang yang disorot adalah kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan industri pengolahan minyak goreng. Kerja sama tersebut diharapkan mampu membuka ruang usaha baru sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Potensi serupa juga terdapat di sektor perikanan. Dengan wilayah pesisir dan garis pantai yang luas, Kutim memiliki peluang mengembangkan usaha perikanan melalui kelembagaan koperasi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat dikelola lebih terorganisasi.
Perhatian juga diarahkan pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mahyunadi mengingatkan agar pembentukan koperasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi maupun pembangunan gedung. Hal terpenting adalah memastikan koperasi benar-benar memiliki kegiatan usaha dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Untuk mendukung target tersebut, ia meminta adanya sinergi lintas perangkat daerah serta keterlibatan dunia usaha. Dinas Koperasi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga aktif mengidentifikasi peluang usaha, membuka akses kemitraan, dan memberikan pendampingan hingga koperasi mampu berkembang secara mandiri.
Selain peluang usaha, aspek pengelolaan organisasi juga menjadi perhatian. Mahyunadi menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus dalam menghimpun anggota, membangun aset, mengembangkan permodalan, hingga membuka akses pembiayaan melalui perbankan.
Menurutnya, pemahaman terhadap administrasi dan manajemen koperasi harus terus ditingkatkan. Transparansi dalam pengelolaan serta kepercayaan antara pengurus dan anggota menjadi fondasi penting agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
“Kalau tidak didampingi, maka tetap ada persoalan dalam pengelolaan koperasi. Dengan pendampingan, diharapkan seluruh koperasi memiliki pengetahuan tentang manajemen koperasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan organisasi,” katanya.
Melalui pengembangan SIGAP, Pemkab Kutim berharap pendataan dan pembinaan koperasi tidak lagi berjalan secara terpisah. Sistem tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memetakan kondisi koperasi, mengidentifikasi persoalan, serta menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
Dengan demikian, peluncuran SIGAP bukan sekadar menghadirkan inovasi berbasis teknologi, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun koperasi yang sehat, produktif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kutai Timur.(Adv/Bk04)






