Beritakutim.com Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mempercepat penyelesaian sertifikasi lahan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton. Penyamaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi pekerjaan utama agar proses hibah aset segera tuntas dan pembangunan fasilitas penyimpanan pangan tersebut dapat berlanjut.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) untuk Penguatan Logistik Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026). Rapat berlangsung secara luring dan daring dengan melibatkan kementerian, lembaga, Bulog, serta pemerintah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan nasional.
Pemkab Kutim mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim. Hadir mewakili pemerintah daerah, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama, masing-masing daerah diminta menyampaikan perkembangan kesiapan lahan dan persyaratan pembangunan infrastruktur pascapanen.
Untuk Kutim, proses hibah lahan pada prinsipnya telah berjalan. Namun, masih ditemukan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN yang harus diselesaikan sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan.
Noviari Noor mengatakan, penyamaan data luas dan batas lahan menjadi langkah penting agar tidak terjadi hambatan lanjutan dalam proses administrasi.
“Proses hibah lahannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN. Kita ingin data di lapangan benar-benar sama supaya proses sertifikasinya bisa dilanjutkan,” jelas Noviari seusai rapat.
Ia menyebutkan, lahan yang diajukan untuk sertifikasi memiliki luas sekitar 4,7 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 3 hektare akan dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas gudang Bulog. Pemisahan bidang tanah tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi yang perlu dirampungkan pemerintah daerah.
Sementara itu, dari sisi tata ruang, rencana pembangunan gudang tersebut tidak menghadapi kendala berarti. Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah diproses dan dinyatakan sesuai.
Dengan demikian, fokus Pemkab Kutim saat ini diarahkan pada penyelesaian persoalan teknis pengukuran dan sertifikasi lahan.
Fasilitas yang direncanakan tidak hanya berupa gudang penyimpanan beras, tetapi juga dilengkapi mesin pengering atau dryer. Secara keseluruhan, infrastruktur pascapanen tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung hingga 3.500 ton.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat penyimpanan cadangan pangan sekaligus menunjang pengelolaan hasil pertanian di Kutim. Kapasitas penyimpanan yang besar juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, terutama ketika kebutuhan distribusi meningkat atau terjadi gangguan rantai pasok.
Selama ini, stok beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kutim masih disimpan di Samarinda. Apabila diperlukan penyaluran, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan distribusi kepada Bulog.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keberadaan gudang penyimpanan di wilayah Kutim. Dengan fasilitas yang tersedia di daerah sendiri, proses distribusi diharapkan lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada fasilitas logistik dari wilayah lain.
Meski demikian, Noviari memastikan ketersediaan beras Bulog untuk masyarakat Kutim saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Pembangunan gudang tersebut bukan semata-mata untuk mengatasi persoalan stok saat ini, melainkan bagian dari upaya memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.(Adv/Bk04)
