Sangatta – Proyeksi menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur pada 2026 mendapat perhatian khusus dari DPRD. Badan Anggaran DPRD menilai diperlukan langkah mitigasi agar pembangunan dan layanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan.
Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa paparan pemerintah mengenai kondisi fiskal menjadi sinyal untuk menyiapkan strategi keuangan daerah lebih dini. Ia menegaskan Kutai Timur tidak bisa bergantung pada pola penganggaran yang sama ketika pendapatan daerah melemah.
Menurut Pandi, DPRD akan merumuskan berbagai opsi kebijakan bersama eksekutif sehingga proyek prioritas tidak terhambat. Belanja pegawai turut menjadi perhatian karena bersinggungan dengan kualitas layanan publik. Ia memastikan DPRD tetap mengedepankan kesejahteraan pegawai, namun dengan penyesuaian yang proporsional.
Pada sektor infrastruktur, Pandi menyebut program Multi Years Contract (MYC) masih terbuka untuk dibahas. Namun pelaksanaannya harus melalui kajian kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban anggaran di tengah penurunan fiskal.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk meminimalkan kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Pandi mengingatkan setiap pengeluaran harus diarahkan pada pembangunan, peningkatan layanan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Selain isu fiskal, DPRD turut menyoroti aduan pekerja terkait penerapan jam kerja OPA. Pandi menyampaikan pihaknya akan meminta penjelasan komisi terkait untuk memastikan aturan itu sesuai ketentuan dan tidak merugikan karyawan.
Dengan antisipasi yang tepat, Pandi optimistis pembangunan Kutai Timur tetap berlanjut mengikuti prioritas daerah. (Adv/bk)
