SAMARINDA – Ketua terpilih Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (DPD JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Riadi Saputra, menyoroti pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga efektivitas dan ketertiban pengelolaan anggaran daerah, terutama di tengah kondisi defisit yang kini dihadapi sejumlah pemerintah daerah di Kaltim.
Menurut Riadi, di tengah keterbatasan fiskal, BPK memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku.
“Defisit anggaran bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tapi juga tantangan dalam memastikan bahwa program pembangunan tetap berjalan dengan efektif dan tertib administrasi. Di sinilah BPK harus hadir secara optimal, bukan sekadar sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga pengawal kebijakan fiskal daerah,” ujar Riadi di Samarinda, Selasa (4/11/2025).
Riadi menegaskan, pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran menjadi kunci agar program pembangunan tidak mangkrak dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, BPK, dan lembaga media dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.
“Media berperan penting dalam menyebarkan informasi yang jujur dan faktual tentang kinerja anggaran daerah. Karena itu, kolaborasi antara pengawas, pelaksana, dan penyampai informasi harus diperkuat,” tambahnya.
Riadi berharap, ke depan pengawasan BPK tidak hanya berfokus pada audit pasca-anggaran, tetapi juga pada pendampingan dan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana publik.
“Dengan sistem pengawasan yang proaktif, pembangunan bisa berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai prioritas daerah,” tutupnya. (*ist)
