Beritakutim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) masih memiliki ruang untuk memperkuat capaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) 2026 melalui klarifikasi hasil evaluasi dan pemenuhan data dukung yang menjadi catatan evaluator.
Berdasarkan hasil sementara evaluasi, indeks EKPD Kutim berada di angka 1,44. Nilai tersebut masih dapat berubah karena Pemkab Kutim masih diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, serta melengkapi dokumen pendukung terhadap sejumlah indikator yang dinilai.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan proses evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Sejumlah indikator dalam EKPD berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap OPD diminta memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus memastikan ketersediaan data dukung yang telah disampaikan dalam proses penilaian sebelumnya,” ujar Ronny, Kamis (17/09/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya Kutim telah menyelesaikan tahapan penilaian mandiri hingga penilaian dokumen. Pada penilaian mandiri, Kutim memperoleh angka 2,16. Sementara dari hasil evaluasi sementara oleh evaluator, indeks yang diperoleh berada pada angka 1,44.
Menurut Ronny, angka tersebut belum menjadi hasil akhir. Masih terdapat tahapan interview yang dapat dimanfaatkan Pemkab Kutim untuk memberikan penjelasan terhadap indikator tertentu sekaligus memperkuat data yang telah disampaikan.
“Harapan kami, nilai itu bisa terus bertahan dan kita terus berupaya untuk kita tingkatkan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Diskominfo Staper Kutim menggelar koordinasi bersama sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda, BKPSDM, Inspektorat, DPMPTSP, DPUPR, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), serta Bagian Hukum.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mencermati kembali catatan evaluator dan memastikan data pendukung yang dimiliki masing-masing OPD sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Ronny menyebut terdapat sekitar 20 indikator yang akan menjadi bagian dalam proses penilaian. Karena itu, setiap OPD diminta melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang telah disampaikan, termasuk memastikan data yang tersedia dapat dijelaskan ketika menjadi materi pertanyaan dalam interview.
Selain memperkuat kelengkapan dokumen, pembagian peran antarperangkat daerah juga menjadi perhatian. Setiap OPD diharapkan memahami substansi indikator sehingga informasi yang diberikan kepada asesor tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjelaskan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Pemkab Kutim.
“Ini yang kita harapkan, seluruh stakeholder terkait dapat menyajikan data dukung yang diperlukan,” jelasnya.
Tahapan interview EKPD 2026 dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026. Pemkab Kutim akan menggunakan tahapan tersebut untuk memberikan klarifikasi terhadap hasil sementara sekaligus menyampaikan informasi yang dibutuhkan evaluator.
EKPD merupakan bagian dari evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap pelaksanaan transformasi digital pemerintahan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dengan masih berlangsungnya tahapan evaluasi, Pemkab Kutim kini memfokuskan perhatian pada konsistensi data, kesiapan perangkat daerah, serta kemampuan memberikan penjelasan terhadap seluruh indikator yang menjadi objek penilaian. (ADV) (9)
