SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pendekatan ekonomi hijau. Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Multi Pemangku Kepentingan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan lanskap berkelanjutan yang dibuka Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Ruang Pelangi 1, Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kamis (19/02/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahyunadi menekankan pentingnya terobosan kebijakan fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut, ketergantungan pada sumber pendapatan tradisional seperti pajak dan retribusi perlu diimbangi dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Menurutnya, pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan.
“Arah pembangunan Kutai Timur harus mampu memadukan kemajuan ekonomi dengan pelestarian alam sebagai satu kesatuan strategi,” tegas Mahyunadi.
Pemkab Kutim, lanjut Wabub Mahyunadi, tengah mengeksplorasi berbagai skema pembiayaan alternatif berbasis lingkungan. Di antaranya melalui program Forest Carbon Partnership Facility serta dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Skema tersebut diharapkan mampu membuka peluang pendapatan berbasis kinerja pengurangan emisi karbon.
Orang nomor dua di Kutim itu berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperluas basis PAD melalui inovasi pembiayaan hijau dan kolaborasi lintas sektor, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Wahyulianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan GIZ dalam kerangka program Sustain Kutim (Sustainable Landscape Initiative) yang telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berlanjut hingga 2029.
Ia memaparkan, salah satu fokus program adalah mendorong Kutai Timur menjadi kabupaten berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet sebagai penopang ekonomi daerah selain pertambangan.
Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Circle Indonesia, World Bank, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berbagi praktik baik terkait mekanisme pembiayaan publik (Public Finance Mechanism).
“Forum ini menjadi ruang untuk memetakan kondisi fiskal daerah sekaligus merumuskan strategi agar dana publik dapat lebih efektif dalam mendukung transformasi ekonomi menuju lanskap pembangunan yang tangguh dan mandiri,” pungkas Wahyulianto.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, sektor swasta, serta perwakilan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutai Timur sebagai bagian dari kolaborasi multipihak dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah. (BK2)
