Sangatta – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sepanjang 2025 menjadi peringatan serius bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum di daerah. Sepanjang tahun lalu, jumlah korban secara nasional tercatat mencapai sekitar 202 ribu orang.
Hal itu disampaikan Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, saat kegiatan penguatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang dirangkai dengan pemberian apresiasi atas kolaborasi lintas sektor di Kutai Timur, Kamis (22/1/2026).
Menurut Fauzan, data nasional tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Ia menyebut, Polri saat ini terus memperkuat struktur kelembagaan, salah satunya melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO yang sudah berjalan di 11 Polda dan 22 Polres, termasuk penguatan unit PPA di daerah.
“Angka ini bukan sekadar statistik, tapi alarm bagi kita semua. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja bersama dengan rumah sakit, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Fauzan.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memutus rantai kekerasan, terutama melalui program Rise and Speak. Program tersebut mendorong korban maupun lingkungan sekitar untuk berani melapor, mengingat banyak kasus justru terjadi di ruang privat.
“Fakta di lapangan menunjukkan pelaku sering kali adalah orang terdekat, bahkan dalam keluarga sendiri. Karena itu kami pastikan, negara hadir untuk melindungi korban dan tidak boleh ada rasa takut untuk melapor,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional TRC PPA, Jeni Claudia Lumoindong, menilai Polres Kutai Timur telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sinergi lintas sektor bersama UPTD PPA dan mitra terkait.
“Kolaborasi yang terbangun di Kutai Timur ini patut diapresiasi. Penanganan kasus menjadi lebih cepat dan perlindungan terhadap korban bisa dilakukan secara lebih menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apresiasi yang diberikan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi Polres Kutai Timur dalam menangani kasus perempuan dan anak selama bertahun-tahun. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menekan angka kekerasan pada 2026.
