Jakarta – Reformasi birokrasi berbasis data dan penguatan mobilitas ASN menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu 19 November 2025.
Rakor ini menjadi wadah konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan dan peningkatan profesionalisme aparatur negara.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus bergerak menuju pola yang lebih responsif dan adaptif mengikuti tuntutan era digital. Ia menyebut Rakornas tahun ini menekankan pemanfaatan data talenta ASN sebagai landasan pengambilan keputusan birokrasi.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ucap Zudan.
Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah rencana perubahan mekanisme pelantikan pejabat tinggi pratama atau eselon II yang ke depan diusulkan bakal dilakukan langsung oleh Presiden. Zudan menilai langkah ini dapat memperlancar distribusi talenta ASN nasional sesuai kebutuhan sektor pembangunan.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi yang hadir pada agenda tersebut menilai terobosan itu membuka peluang pejabat daerah mengembangkan karier di wilayah yang lebih luas. Menurutnya Kutim harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut secara positif.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” ujarnya.
Mahyunadi juga menyoroti materi dari Menteri Pertanian dan Menteri Sosial yang menurutnya relevan untuk memperkuat program daerah di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan komitmennya membawa hasil rakor untuk diselaraskan dengan arah pembangunan Kutim.
Selain agenda diskusi, Rakornas Kepegawaian 2025 juga menggelar penganugerahan BKN Award bagi instansi berkinerja terbaik dalam kategori pengelolaan sistem informasi ASN hingga manajemen talenta. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol penguatan komitmen pelayanan publik berbasis profesionalisme aparatur negara. (ADV)
