Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur kembali dihebohkan dihadapkan pada kegaduhan informasi setelah sejumlah portal berita dan akun media sosial menyebarkan kabar tak berdasar terkait dugaan jual-beli proyek pemerintah untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Isu yang berkembang liar tersebut bahkan menyeret nama Bupati Kutai Timur, ajudannya, serta seorang kepalah bidang di Bappeda tanpa adanya upaya konfirmasi yang semestinya dilakukan oleh media profesional.
Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Abdul Haris, mengecam keras beredarnya tudingan tersebut. Ia menyebut informasi yang tidak tervalidasi itu bukan hanya merusak suasana kondusif daerah, tetapi juga membuat pelaku usaha dan investor merasa waswas.
“Ini sangat mengganggu pembangunan. Saya takut ini Haji Herman ini siapa tahu cuman ceritanya aja, dongeng aja,” ungkap Abdul Haris, Kamis (20/11/2025).
Ia meminta media dan para jurnalis untuk bersama-sama menelusuri asal muasal pemberitaan tersebut demi mencegah keresahan lebih luas.
“Nah, kita perlu nih dengan teman-teman wartawan telusuri itu media yang keluarkan berita itu, sumbernya dari mana? Jangan buat kita ini resah. Kita ini kontraktor resah, teman-teman media resah. Ayo kita sama-sama diskusi, kita cari di mana dia, Haji Herman itu benar enggak?” tegasnya.
Abdul Haris juga mendesak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi terbuka dan melibatkan aparat penegak hukum, mengingat penyebaran berita bohong yang menyebut identitas seseorang merupakan pelanggaran serius berdasarkan Undang-Undang ITE.
“Harusnya pemerintah hari ini juga terbuka. Yang disebutkan namanya di situ, panggil wartawan, jelaskan. Panggil juga aparat, karena undang-undang IT jelas. Kalau membuat berita bohong dan menyebutkan nama, itu ancamannya pidana. Pemerintah ini harus jelas,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika, keterbukaan, dan sikap elegan dalam menghadapi isu yang dapat mengganggu iklim usaha di Kutim.
“Makanya humble, elegansi. Berdaya saing dan berkelanjutan, mandiri supaya kita ke depan tambah baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah memberikan klarifikasi resmi mengenai isu tersebut. Ia dengan tegas membantah tudingan liar tersebut.
“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, itu hoaks dan tidak benar,” tegas Ardiansyah saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, pemberitaan tersebut bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menciptakan keresahan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Bupati juga meminta agar masyarakat dapat lebih bijak dan tidak mudah langsung percaya serta terprovokasi pada berita yang belum pasti kebenarannya.
“Pastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi pemerintah,” ujarnya.
