SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi GAP, Kristian Hasmadi, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman, khususnya ruas jalan penghubung desa desa di Kecamatan Wahau dan kawasan sekitar.
Politisi yang juga tokoh adat Suku Dayak Wehea itu menyebut jaringan jalan menjadi penopang utama aktivitas masyarakat sehingga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pemerintah daerah.
Sebagai putra asli Desa Nehes Liah Bing yang pernah memimpin desa tersebut selama dua periode, Kristian menegaskan dirinya memahami kondisi lapangan secara langsung.
Ia menyebut beberapa ruas strategis seperti Ja Luay-Long Wehea, Long Wehea-Nehes Liah Bing, Benhes-Diak Lay, Day Lay, hingga Debeq-Wahau masih berupa jalan tanah yang rawan rusak, terutama saat musim hujan.
“Ini jalan penghubung utama antar desa. Harapan masyarakat sudah lama. Kalau dibangun, jangan lagi setengah setengah. Kita ingin kualitas yang benar benar baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Kristian juga mengkritisi kualitas sejumlah proyek semenisasi yang dinilai tidak bertahan lama. Ia meminta kontraktor dan organisasi perangkat daerah terkait memastikan standar pengerjaan yang sesuai spesifikasi agar infrastruktur yang dibangun mampu bertahan lebih lama dan tidak cepat rusak.
“Baru sebentar sudah hancur lagi. Itu yang tidak boleh terjadi. Pembangunan harus kuat, tahan lama, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat bertahun tahun,” katanya.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Wahau, Wehea, dan sekitarnya. Menurutnya, prioritas seorang wakil rakyat bukan sekadar mengusulkan banyak program, tetapi memastikan pembangunan yang benar benar dibutuhkan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan dan direalisasikan dengan baik.
“Yang penting program ini masuk dulu dalam perencanaan. Untuk kepentingan masyarakat, saya pasti dukung. Ini bukan soal minta fasilitas macam macam, tetapi soal akses dasar yang memang mereka butuhkan,” ujarnya.
Kristian menyebut pemerataan pembangunan dan ketegasan terhadap kualitas pekerjaan harus menjadi fokus pemerintah dalam membangun wilayah hulu Kutai Timur.
Ia berharap akses jalan antar desa yang selama ini diandalkan warga dapat segera mendapatkan porsi perhatian yang proporsional dalam program pembangunan daerah. (Adv/bk)
