Sangatta – Persoalan keterisolasian yang dialami Kecamatan Sandaran kembali mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaiman. Wilayah paling timur Kutim itu hingga kini masih bergantung pada jalur laut dan memutar jauh melalui Kabupaten Berau karena akses jalan darat menuju dua desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat belum terbangun secara layak.
Sulaiman menyebut situasi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung pada seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga penanganan keadaan darurat.
“Kalau mau ke dua desa itu, masyarakat harus melintasi wilayah Kabupaten Berau dulu. Itu menunjukkan betapa terputusnya konektivitas kita,” ujarnya menegaskan.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kehadiran negara dalam memberikan layanan dasar bagi seluruh warganya. Ia menilai masyarakat Sandaran selama ini seperti hidup di wilayah yang terpisah dari Kutai Timur karena akses yang begitu sulit.
“Masyarakat kita seolah tidak hidup dalam satu kabupaten yang sama. Mereka harus memutar jauh hanya untuk berkegiatan, termasuk urusan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Sulaiman mengingatkan bahwa keterlambatan pembangunan jalan turut menghambat potensi ekonomi masyarakat pesisir Sandaran dan Tanjung Mangkalihat. Padahal, kawasan ini memiliki komoditas perikanan, pertanian, dan pariwisata yang cukup besar.
“Apa pun potensi yang mereka punya sulit berkembang kalau mobilitas barang dan orang saja terhambat,” tambahnya.
Untuk memutus keterisolasian tersebut, Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan jalan penghubung harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah daerah. Ia membawa lima usulan ruas jalan strategis dari Sandaran yang menurutnya wajib masuk sebagai proyek pembangunan jangka menengah.
“Lima usulan jalan itu jangan hanya jadi catatan. Harus benar-benar diselesaikan antara 2026 sampai 2028. Kita tidak boleh membiarkan wilayah tertinggal semakin tertinggal,” tegasnya.
Meski kondisi fiskal Kutai Timur menurun akibat penurunan pendapatan daerah, Sulaiman menyatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat pesisir.
“Meskipun anggaran kita turun, jangan sampai wilayah yang tertinggal semakin tertinggal. Ini harus menjadi komitmen bersama,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa sejumlah jalur yang diusulkan sudah masuk dalam rancangan Multi Years Contract (MYC) Pemkab Kutim. Namun, pengerjaannya masih menunggu finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Realisasinya tinggal menunggu ketok palu dan komitmen eksekusi di lapangan. Rakyat Sandaran sudah terlalu lama menunggu. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sulaiman berharap pembangunan jalan penghubung Sandaran Tanjung Mangkalihat menjadi perhatian utama Bupati Kutim, mengingat dampak sosialnya yang luas dan kebutuhan mendesaknya. Ia juga mendorong agar OPD teknis mempercepat penyusunan desain, perhitungan anggaran, serta pemetaan kondisi medan agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan.
“Harapan kita sederhana: masyarakat bisa merasakan akses layak tanpa harus keluar daerah dulu. Itu sudah menjadi hak mereka sebagai warga Kutai Timur,” tutupnya. (Adv/bk)
