SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, menyoroti belum terintegrasinya strategi pengelolaan sampah ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam pembahasan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup (LH) disebut belum menyampaikan dokumen strategi teknis sehingga pembahasan tata ruang menjadi tidak sejalan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan.
Faizal mengatakan persoalan sampah harus masuk dalam dokumen RTRW karena berkaitan langsung dengan penentuan ruang, lokasi fasilitas pengolahan, serta proyeksi pertumbuhan penduduk. Namun hingga tiga kali rapat digelar, sinkronisasi belum dilakukan oleh Dinas LH. “Pengelolaan sampah itu bagian penting dari tata ruang. Tapi sampai kemarin belum ada koordinasi dari Dinas LH,” ujar Faizal.
Menurutnya, keterlambatan itu dapat mempengaruhi konsistensi RTRW dalam menetapkan arahan pengembangan wilayah. Tanpa strategi yang jelas, potensi penumpukan sampah dan konflik ruang bisa terjadi di masa depan. Faizal menyebut seharusnya OPD teknis sudah menyiapkan grand strategi sebelum pembahasan RTRW dimulai.
Ia menekankan bahwa RTRW bukan hanya dokumen peta, tetapi panduan pembangunan jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor. Karena itu, semua OPD harus aktif menyampaikan rencana sektoralnya. “Saya minta semua OPD punya grand strategi. Jangan nanti setelah RTRW disahkan baru menyusun program,” katanya.
Faizal berharap Dinas LH segera melengkapi dokumen teknis dan melakukan penyelarasan dengan tim penyusun RTRW. Ia menegaskan Dewan tidak ingin ada kebijakan tata ruang yang bertentangan dengan kebutuhan lapangan. Menurutnya, pembahasan RTRW harus menghasilkan rencana yang realistis, terukur dan mampu menghadapi tantangan pertumbuhan wilayah.
