Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan agar program beasiswa daerah tidak tumpang tindih dengan program beasiswa “Gratis Pol” milik provinsi.
Menurut Plt Kabag Kesra Kutim, Muhamad Samsudin, program beasiswa provinsi memiliki mekanisme yang berbeda dari beasiswa Kutim.
“Kalau program Gratis Pol itu langsung ke perguruan tinggi, bukan ke mahasiswa. Jadi dananya disalurkan melalui lembaga pendidikan, bukan ke rekening penerima,” ungkapnya.
Samsudin mengatakan, informasi itu diperoleh dari hasil rapat koordinasi bersama Kepala Biro Kesra Provinsi Kaltim yang digelar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Dalam rakor itu dijelaskan bahwa Gratis Pol dikhususkan untuk mahasiswa baru dan fokus pada pembayaran UKT, sementara program Kutim Tuntas mencakup mahasiswa lama maupun baru,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan selalu melakukan koordinasi sebelum mengambil keputusan terkait skema bantuan pendidikan.
“Kami tidak bisa memutuskan sendiri, harus koordinasi dengan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Prinsipnya, program kita fokus ke mahasiswa Kutai Timur yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa program Gratis Pol memiliki tujuh komponen bantuan pendidikan, tidak hanya berupa beasiswa kuliah.
“Gratis Pol itu luas cakupannya, tidak hanya UKT, tapi juga sarana pendidikan dan hal lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi,” jelas Samsudin.
