Sangatta – Terik matahari tak menyurutkan semangat ratusan warga Kutai Timur (Kutim) yang berbondong-bondong menuju halaman Kantor DPRD, dan halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025). Massa dari berbagai desa dan kecamatan yang ada di Kutai Timur datang bukan untuk berpesta, melainkan untuk menyuarakan tentang keadilan anggaran dan transparansi pembangunan.
Suara speaker yang menggema, spanduk-spanduk berisikan kalimat protes yang tajam terbentang lebar di depan kantor dewan mewarnai jalannya aksi unjuk rasa.
Aksi yang dimulai sejak pagi ini menjadi simbol kebangkitan rakyat Kutai Timur yang menuntut agar pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok elite semata.
Dari atas mobil komando, koordinator aksi menegaskan bahwa usulan masyarakat Kutai Timur bukan sekadar wacana belaka. Usulan tersebut sudah disampaikan secara resmi dan disahkan dalam Musrenbang, bahkan telah disetujui oleh Bupati Kutai Timur. Namun, semuanya menghilang begitu saja saat memasuki tahap penyusunan anggaran.
“Semua sudah disahkan dalam Musrenbang dan disetujui Bupati. Tapi entah siapa yang main di tengah jalan, usulan itu lenyap,” ucap koordinator aksi.
Dalam orasinya, perwakilan massa membacakan 13 tuntutan yang intinya masyarakat meminta DPRD dan Pemkab Kutim menata ulang anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu, massa juga mendesak agar tata kelola CSR diperbaiki, utang daerah dihentikan, serta seluruh data proyek dibuka ke publik.
“Kalau tuntutan kami diabaikan, jangan salahkan kami kalau Musrenbang dan reses DPRD nanti kami boikot total,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengakui adanya kejanggalan anggaran yang terjadi di internal Pemkab Kutim.
“Saya tahu betul, banyak usulan masyarakat yang lengkap tapi tidak muncul di APBD. Justru muncul program yang tidak pernah diusulkan siapa pun,” ujarnya disambut tepuk tangan massa.
Sebagai bentuk dukungannya terhadap masyarakat, Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi besar-besaran dalam waktu dekat.
“Kita akan evaluasi semua personel yang bermain proyek,” tegas Wabup.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, memastikan arah pembangunan yang ada di Kutai Timur akan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakatyang telah menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib.
Bupati Ardiansyah menambahkan, Pemkab Kutim baru saja telah menyetujui pengembangan Kampung Basap di enam kecamatan sebagai bentuk bukti nyata pemerataan pembangunan akan terus dijalankan.
“Saya sudah mengabdikan diri lima tahun ini bersama wakil bupati. Tidak mungkin saya mengkhianati kepercayaan rakyat,” ucap Bupati.
