Beritakutim.com, MINAHASA UTARA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), Mahyunadi, menghadiri secara langsung orientasi Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-26 tahun 2025 yang diikuti oleh ratusan bupati di seluruh Indonesia dan digelar di Samratulangi Ballroom, Hotel Sentra Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (29/05/2025).
Kegiatan ini menjadi penanda sejarah karena untuk pertama kalinya Munas Apkasi dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam kesempatan itu, Mahyunadi menyebut Munas Apkasi sebagai forum strategis untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di tengah dinamika perubahan kewenangan otonomi yang sebagian telah ditarik kembali ke pemerintah pusat.
“Forum ini penting agar kepala daerah bisa menyamakan persepsi. Harapannya, pemilihan Ketua Umum Apkasi besok bisa berlangsung secara aklamasi, guna mewujudkan kepemimpinan yang solid dan berkesinambungan,” ujar Mahyunadi kepada awak media usai kegiatan.
Acara orientasi dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Akmal Malik secara virtual, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Akmal Malik menekankan pentingnya penguatan fungsi pemerintahan daerah demi tercapainya pembangunan yang merata.
“Semua ini hanya bisa tercapai jika ada kesatuan persepsi, partisipasi aktif, dan sinergitas dari seluruh elemen di daerah,” tegasnya.
Orientasi Munas juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, seperti Prof Ilyas Rasyid yang dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah, serta Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Apkasi sisa masa bakti 2021–2026.
Wabup Kutim Hadiri Munas Apkasi Ke 26 di Minahasa Utara, Bahas Penguatan Otonomi Daerah
Sementara itu, Herman Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengingatkan pentingnya fokus pada empat dimensi utama pelaksanaan otonomi daerah, yakni peningkatan layanan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.
“Keempat pilar ini adalah kunci menuju kemajuan dan kemandirian masyarakat daerah,” jelas Herman.
Senada dengan itu, Prof Ilyas Rasyid menekankan bahwa keberadaan Apkasi merupakan instrumen penting untuk memastikan implementasi otonomi daerah tetap berpijak pada kebutuhan dan karakteristik lokal.
“Apkasi adalah wadah strategis untuk mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Orientasi Munas ke-26 ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di tingkat lokal.(vn,Bk1,Bk2)
