SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas perencanaan anggaran melalui penyampaian tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-XIV DPRD Kutim di Ruang Sidang Utama, Rabu (26/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi unsur pimpinan dewan dan dihadiri anggota DPRD, pejabat Pemkab Kutim, serta tamu undangan lainnya. Pemerintah daerah diwakili Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Dalam penyampaiannya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi yang dianggap memberikan energi positif bagi penyempurnaan rancangan anggaran. Bupati menyebut DPRD memiliki kontribusi kuat dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini, kita dapat menghasilkan konsensus yang solid demi kemajuan Kabupaten Kutim,” demikian sambutan yang dibacakan Ade.
Salah satu poin penting yang disampaikan pemerintah adalah capaian pendapatan yang terus tumbuh. Dari proyeksi awal Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun pada tahap finalisasi. Pencapaian tersebut menurut pemerintah merupakan bukti kerja bersama antara Pemkab dan DPRD.
Terhadap catatan fraksi terkait proporsi belanja operasional yang masih tinggi, pemerintah menegaskan bahwa belanja tersebut mengutamakan layanan publik prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Adapun berbagai saran dari Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengenai percepatan penyerapan anggaran dan pemaksimalan SIPD turut menjadi perhatian Pemkab dalam menyusun strategi implementasi tahun mendatang.
Berbagai catatan strategis fraksi lainnya seperti penguatan ekonomi desa, dukungan UMKM, dan langkah pengentasan kemiskinan akan diperdalam dalam tahapan pembahasan berikutnya. Pemerintah menyatakan siap berkolaborasi untuk menghasilkan APBD yang relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Kutim.
“Pembahasan APBD 2026 akan terus kita kawal bersama agar penganggaran berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Ade.
