Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan performa positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappedda Kutim, Noviari Noor, yang menegaskan bahwa pemantauan pemerintah pusat menempatkan Kutim dalam posisi aman terkait penyerapan anggaran.
Menurut Noviari, pemerintah pusat telah memantau penyerapan anggaran seluruh kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. Dari hasil pemantauan tersebut, Kutim dinilai tidak menghadapi kendala serius.
“Sesuai yang disampaikan oleh Wabup, bahwa Kabupaten Kutai Timur tampaknya tidak ada masalah. Berarti dalam penyerapan anggaran tahun 2025 kita optimis bisa tercapai di atas 95%,” ujarnya usai mengikuti Zoom Meeting Evaluasi dan Percepatan APBD 2025 bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, di ruang Zoom Bappedda Bukit Pelangi, Senin (17/11/2025).
Meski demikian, ia mengakui bahwa ada beberapa kegiatan tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran berikutnya.
Noviari menekankan pentingnya menghindari timbulnya utang baru pada tahun 2025, agar beban keuangan daerah tidak menumpuk di tahun berikutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2026 akan ada penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara proporsional sesuai prioritas.
“Harapan ke depan, kita di tahun 2025 menghindari adanya utang lagi. Karena di tahun 2026 akan ada penyesuaian TKD. Tentunya kita melaksanakan pembangunan dengan proporsional, sesuai prioritas, agar tidak menimbulkan masalah utang di masa mendatang,” jelasnya.
Dengan optimisme tinggi serta komitmen menjalankan pembangunan yang berbasis prioritas, Pemkab Kutim berharap dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
