Pemkab Kutim Optimistis Serapan APBD 2025 Capai 95 Persen

oleh -2 views

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) optimistis mampu mencapai target percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target tersebut dipatok minimal 95% serapan anggaran hingga akhir tahun.

Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, usai mengikuti Zoom Meeting Evaluasi dan Percepatan APBD 2025 bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Melalui ruang Zoom Bappedda Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (17/11/2025).

Baca Juga :  Mulyono: Sekolah Dilarang Menjual Seragam Bantuan dari Pemkab Kutim

Wabup Mahyunadi yang mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan instruksi tegas agar seluruh daerah mempercepat realisasi anggaran.

Arahan tersebut menjadi fokus serius Pemkab Kutim dalam menuntaskan seluruh program prioritas.

“Kita dapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat realisasi. Walaupun fakta-faktanya kita sekarang baru terserap sekitar 45%, masih ada sekitar 55% yang belum terserap. Tapi kita optimis karena saat ini semua proyek berjalan secara serentak. Kita optimis anggarannya terserap minimal 95%. Jadi tidak ada masalah,” tegas Mahyunadi.

Baca Juga :  Perkuat Peran Jembatan Informasi di Era Digital, Diskominfo Kutim Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas KIM

Ia juga memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah disahkan, termasuk melalui APBD Perubahan, kini tengah berjalan dan menjadi prioritas utama pemerintah.

Menurutnya, sinkronisasi program di tiap perangkat daerah menjadi kunci percepatan realisasi.

Baca Juga :  Seragam Gratis hingga Sepatu, Disdik Kutim Pastikan Semua Siswa Dapat Bantuan

“Semua yang sudah disahkan itu telah berjalan secara serentak. Insyaallah semua terserap. Semua yang prioritas, semua yang masuk APBD Perubahan itu pasti berjalan dan terserap,” ujarnya.

Dengan langkah percepatan ini, Pemkab Kutim berharap seluruh program pembangunan dapat terlaksana optimal, berdampak langsung bagi masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor.