beritakutim.com, SANGATTA SELATAN – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan mulai mematangkan langkah strategis menghadapi pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan di tahun 2026 dengan fokus pada pembenahan administrasi Rukun Tetangga (RT), peran Dasa Wisma serta optimalisasi pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus desa.
Camat Sangatta Selatan, Dewi, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sangatta Selatan guna membahas perencanaan program kegiatan tahun 2026.
Menurut Dewi, hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan di tingkat desa, khususnya terkait penggunaan anggaran RT, masih belum sepenuhnya selaras dengan target kinerja pemerintah daerah, terutama dalam mendukung 50 program prioritas Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.
“Ke depan, kami akan menyelaraskan seluruh perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat desa agar sejalan dengan target prioritas pembangunan daerah, sekaligus mendukung dan mengoptimalkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.” ujar Dewi usai kegiatan sumpah/janji BPD PAW di BPU Desa Sangatta Selatan, Selasa (07/04/2026.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat sejumlah bidang wajib yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan desa, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dasar, serta pelayanan masyarakat termasuk posyandu.
Lebih lanjut, Dewi juga menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali peran dasa wisma sebagai ujung tombak pendataan masyarakat di tingkat paling bawah. Ia menjelaskan Dasa wisma adalah unit kecil masyarakat yang menjadi penghubung langsung antara warga dan pemerintah, terutama dalam hal data dan pelaksanaan program di tingkat paling dasar.
Dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April, pihak kecamatan juga akan mendorong desa untuk memperkuat peran dasa wisma, termasuk dalam mendukung program pemanfaatan pekarangan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Jika dasa wisma aktif, maka berbagai program seperti peningkatan ekonomi keluarga, kesehatan, hingga pendidikan bisa lebih mudah diintervensi dari tingkat dasar,” tambahnya.
Terkait penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dewi mengungkapkan bahwa selama ini alokasinya masih terpusat pada pembangunan infrastruktur. Padahal, ruang pemanfaatannya jauh lebih luas.
Ia menjelaskan, dominasi pembangunan infrastruktur selama ini tidak terlepas dari usulan masyarakat di tingkat RT yang memang lebih banyak mengarah ke kebutuhan fisik. Namun demikian, menurutnya perlu ada pengaturan komposisi agar pembangunan lebih menyentuh berbagai aspek.
“Kita akan tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi komposisinya harus diatur agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, melainkan juga pada pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Camat Sangatta Selatan itu juga menegaskan bahwa peran kecamatan tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan anggaran desa. (BK 2)
