Sangatta – Menjelang perayaan Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk secara aktif mengendalikan inflasi, bukan sekadar memantau fluktuasi harga komoditas di pasar. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, usai mengikuti rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (3/6/2025).
“Yang saya tekankan tadi dalam sambutan, ini tim pengendali inflasi daerah, bukan tim pemantau inflasi daerah,” tegas Mahyunadi.
Ia menilai bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengamati naik-turunnya harga bahan pokok seperti cabai, ayam potong, dan minyak goreng. Menurutnya, pemerintah harus hadir secara aktif dan melakukan intervensi apabila ditemukan ketidakwajaran harga yang merugikan masyarakat maupun produsen.
Mahyunadi mencontohkan adanya disparitas harga ayam potong di tingkat peternak lokal, yang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp27.000 per kilogram, namun di pasar bisa mencapai Rp40.000. Hal serupa juga terjadi pada harga cabai, yang sempat melonjak dari Rp80.000 di tingkat petani menjadi Rp150.000 di pasar.
“Artinya, ada masalah dalam rantai pasok. Selisih harga yang sangat tinggi itu yang perlu dikendalikan,” jelasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti masuknya ayam beku dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, yang dianggap menekan harga ayam lokal. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya biaya produksi di Kutai Timur, termasuk harga pakan ternak yang disebut lebih dari 50 persen lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa.
“Pasokan yang tidak terkendali itulah yang membuat harga tidak stabil. Kita tidak bisa bersaing kalau tidak ada intervensi,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Mahyunadi memastikan pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar untuk memantau langsung stabilitas harga menjelang Idul Adha.
“Berdasarkan pemantauan hari ini, harga masih normal, tapi besok kita pastikan lewat sidak,” tambahnya.
Mahyunadi, TPID Bukan Sekadar Pemantau Inflasi
Sementara itu, dalam rapat High-Level Meeting TPID 2025, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutim, Vita Nurhasanah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
“Tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan dan memberikan arah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, serta mendorong daerah menciptakan program-program yang lebih demokratis dan sesuai dengan kondisi lokal,” terang Vita.
Ia juga memaparkan strategi 4K sebagai landasan dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Strategi 4K ini menjadi landasan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (Bk*3)
