Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah tegas dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemkab resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK), Jumat 21 November 2025, di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria.
Peluncuran ditandai pemukulan gong oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Ia menegaskan, program ini harus menghasilkan perubahan nyata dalam waktu cepat.
“Saya minta kepada Disdikbud, Pak Mulyono, harap satu tahun ini diselesaikan,” tegas Ardiansyah, sekaligus meminta percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Wajib Belajar 13 Tahun sebagai payung hukumnya.
SITISEK disusun bersama Tim Kajian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai respons tingginya angka ATS dalam data Pusdatin. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, memaparkan strategi dibangun melalui tiga pilar besar: validasi data, pencegahan putus sekolah, serta pemberian akses pendidikan nonformal.
Hasil awal menunjukkan tren positif. Hampir 3.000 anak berhasil kembali masuk sistem pendidikan. Namun, masih ada sekitar 5.000 data yang harus diverifikasi lebih lanjut bersama Disdukcapil.
Di lapangan, pencegahan siswa rentan putus sekolah disinergikan dengan perusahaan dan berbagai OPD terkait. Sementara akses pendidikan bagi yang sudah terlanjur putus ditangani melalui SKB dan 18 PKBM di 18 kecamatan.
Mulyono menegaskan penanganan ATS selaras dengan pembangunan kebijakan jangka panjang, termasuk penerapan Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD–SMA/SMK). Perbup tengah dirancang dan ditarget selesai awal tahun depan.
Dengan 380–400 lembaga PAUD tersebar di seluruh Kutim, ia menyebut kesiapan infrastruktur pendidikan sudah sangat memadai untuk memenuhi target.
“Hanya Kutim yang saat ini angkanya menurun, dan penurunannya tidak sedikit, banyak,” tutup Mulyono optimistis. (ADV)
