Sangatta – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali melangkah maju. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, secara simbolis menyerahkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) kepada seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan yang berlangsung di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria, Jumat 21 November 2025.
Penyerahan dokumen ini menjadi penanda dimulainya gerakan bersama lintas sektor untuk memastikan seluruh anak Kutai Timur mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Bupati Ardiansyah menegaskan, penyelesaian permasalahan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau Dinas Pendidikan saja.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya minta perusahaan di Kabupaten Kutim untuk segera melaporkan jika ada anak karyawannya yang tidak sekolah di usia produktif. Kita ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya,” tegas Ardiansyah.
Dalam kesempatan itu hadir Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, unsur Forkopimda, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, serta berbagai elemen pendidikan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa strategi SITISEK akan diperkuat oleh kebijakan jangka panjang daerah berupa Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD hingga SMA/SMK). Untuk itu, pihaknya bersama BPMP tengah menyelesaikan Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut.
“Saat ini terdapat sekitar 380 hingga 400 lembaga PAUD, jauh melampaui jumlah desa yang hanya 139. Hal ini menunjukkan pondasi pendidikan dasar yang kuat dan merata,” ucapnya.
Ia juga menyebut penanganan awal SITISEK telah menunjukkan hasil positif karena jumlah ATS berhasil turun hampir 3.000 anak.
“Hanya Kutim yang saat ini angkanya menurun, dan penurunannya tidak sedikit, banyak,” ungkap Mulyono.
Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, dapat terlibat aktif sehingga target penurunan ATS bisa tercapai lebih cepat dan merata. (ADV)
