Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan strategi pusat setelah Wakil Bupati Mahyunadi mengikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Barat, Rabu 19 November 2025.
Rakor yang menghadirkan sejumlah menteri ini memberikan pemahaman baru mengenai target nasional yang harus diterjemahkan hingga level kabupaten.
Mahyunadi menjelaskan bahwa para pemateri termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan perwakilan Komisi II DPR RI memaparkan strategi besar yang menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun pembangunan berbasis kebijakan pusat.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujarnya menyoroti sektor pertanian dan sekolah rakyat.
Salah satu poin penting menurutnya adalah rencana pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden yang memungkinkan pergerakan ASN secara nasional. Ia menilai kebijakan tersebut bukan kemunduran bagi daerah, melainkan bagian dari percepatan pembangunan Indonesia.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegas Mahyunadi.
Ia juga menyoroti arahan Kepala BKN terkait pentingnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Menurutnya masih terdapat ASN yang bekerja lambat karena penempatan tidak sesuai kompetensi.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” ucapnya.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah yang turut hadir, menambahkan bahwa kebijakan kementerian menuntut dukungan ASN daerah. Mulai 1 Januari 2026, penyuluh pertanian di Kutim akan dialihkan menjadi tenaga pusat. Selain itu, program Koperasi Merah Putih juga akan merekrut ASN untuk mendukung operasional di desa.
Rakor ini sebelumnya dibuka Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang menekankan percepatan reformasi birokrasi dan adaptasi teknologi sebagai tuntutan pelayanan publik modern. (ADV)
