Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan akan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional setelah Wakil Bupati Mahyunadi mengikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang digelar di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat, Rabu 19 November 2025. Rakor tersebut dihadiri sejumlah menteri serta perwakilan Komisi II DPR RI, membahas pembangunan dan reformasi ASN dalam konteks nasional.
Mahyunadi menyebut berbagai materi yang dipaparkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif mengaitkan program lokal dengan peluang yang disiapkan pusat. Ia menyoroti sektor pertanian serta pendidikan berbasis sekolah rakyat sebagai prioritas yang memerlukan dukungan lintas kebijakan.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang dibahas ialah rotasi pejabat eselon II yang dilakukan langsung oleh Presiden. Mahyunadi menilai skema tersebut memberi fleksibilitas terhadap percepatan pembangunan nasional meskipun dianggap mengurangi kewenangan daerah.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegasnya.
Ia juga mendukung penerapan meritokrasi yang ditekankan Kepala BKN dalam tata kelola ASN. Menurutnya profesionalisme harus menjadi syarat utama pengisian jabatan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menjelaskan sejumlah program kementerian akan melibatkan ASN daerah, termasuk pengalihan status penyuluh pertanian menjadi tenaga pusat per 1 Januari 2026 serta keterlibatan aparatur dalam mendukung operasional Koperasi Merah Putih.
Rakor ini dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi ASN adalah tuntutan zaman yang harus segera dijawab pemerintah. (ADV)
