Sangatta – Persoalan akses yang sulit kembali mencuat sebagai tantangan utama pelayanan publik di wilayah pesisir Kutai Timur (Kutim). Kali ini, mekanisme pencairan beasiswa bagi siswa di Kecamatan Sandaran menjadi sorotan Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman. Ia menemukan bahwa banyak siswa penerima bantuan justru kehilangan sebagian besar nilai beasiswanya hanya untuk biaya perjalanan menuju bank pencairan.
Menurut Sulaiman, kondisi geografis Sandaran dan desa-desa sekitarnya membuat biaya perjalanan menjadi sangat tinggi. Satu-satunya bank yang dapat melakukan pencairan beasiswa berada di Sampuraga, pusat kecamatan yang jaraknya sulit dijangkau. Warga harus menempuh perjalanan darat dan laut yang panjang, dengan ongkos yang tidak sedikit.
“Satu-satunya bank yang bisa mencairkan dana itu ada di Sampuraga. Kalau siswa dapat Rp1 juta, separuhnya habis di jalan,” ujar Sulaiman dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa problem ini bukan disebabkan oleh program beasiswanya, melainkan mekanisme pencairannya yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah terpencil seperti Sandaran. Akibatnya, tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan justru tidak tercapai secara maksimal.
“Ini harus dicarikan solusi. Bukan salah programnya, tapi mekanisme pencairannya harus dipikirkan ulang,” katanya.
Sandaran merupakan salah satu kecamatan dengan konektivitas terberat di Kutim. Sejumlah desa hanya bisa dijangkau dengan perjalanan laut, sementara jalur darat belum sepenuhnya layak. Kondisi ini membuat ongkos transportasi menjadi mahal, sehingga pencairan beasiswa sering kali tidak efektif dari sisi manfaat.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya perjalanan menuju bank dapat mencapai ratusan ribu rupiah sekali jalan. Hal ini membuat nilai beasiswa yang diterima menjadi tidak sebanding dengan pengeluaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sulaiman mengusulkan beberapa opsi teknis yang dinilai lebih efisien dan memberi kepastian manfaat langsung kepada siswa:
- Pencairan melalui agen bank di desa, sehingga warga tidak perlu bepergian jauh.
- Penyaluran kolektif melalui sekolah, dengan pengawasan ketat berjenjang.
- Kemitraan dengan BUMDes, yang berperan sebagai fasilitator layanan penyaluran beasiswa.
- Digitalisasi transaksi melalui aplikasi aman, terutama untuk orang tua yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital.
Menurutnya, opsi tersebut sudah diterapkan di sejumlah daerah lain dan dapat menjadi contoh untuk Kutim, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil.
“Bagaimana mau merasakan manfaat kalau separuh anggaran habis sebelum sampai tangan siswa?” tegas Sulaiman.
Akhmad Sulaiman memastikan bahwa persoalan ini akan dibawa ke rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kutai Timur. Ia ingin memastikan bahwa program beasiswa benar-benar berdampak merata di seluruh kecamatan, termasuk Sandaran yang dikenal memiliki tantangan konektivitas paling berat.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi sistem agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan hanya karena kendala geografis.
Dengan perhatian lebih serius terhadap mekanisme pencairan, DPRD Kutim berharap beasiswa dapat memberikan keadilan bagi seluruh pelajar, tanpa terkecuali terutama mereka yang tinggal di wilayah paling terpencil. (Adv/bk)
