SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai inovasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efisien. Sistem pembayaran non-tunai ini dirancang untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah, terutama saat menjalankan tugas perjalanan dinas.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa KKPD memungkinkan semua transaksi tercatat secara real-time, sehingga risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.
“Dengan KKPD, seluruh transaksi dapat dipantau langsung, meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” kata Agus saat peluncuran.
Selain meningkatkan akuntabilitas, sistem ini memberikan kemudahan bagi pejabat dalam perjalanan dinas. Berbagai kebutuhan seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi dapat dibayar langsung menggunakan KKPD tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
“KKPD juga memangkas birokrasi. Tidak perlu lagi ada proses pengajuan panjar atau reimbursement yang rumit. Ini jauh lebih efisien,” tambah Agus.
Inisiatif ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong semua daerah untuk mengimplementasikan sistem transaksi non-tunai, sebagaimana diatur oleh Kementerian Koordinator. Agus optimis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Kutim.
“Kami yakin KKPD mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih modern, efisien, dan transparan. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat,” tuturnya. (Adv)
