Proses Pergantian Ketua Berjalan, Nidya Listyono Usulkan Pimpinan Rapat Dari Wakil Ketua DPRD Kaltim

oleh -26 Dilihat
IMG 20220511 WA0066 scaled 2

Samarinda – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Nidya Listyono mengusulkan bahwa pimpinan rapat harus diserahkan dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.

Hal tersebut dilontarkan lantaran persoalan pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK belum juga tuntas. Sebagai kader Partai Golkar, dia mengatakan memiliki kewajiban untuk menyampaikan saran tersebut.

Untitled-1

“Saya mau membuat malu atau bagaimana, tidak. Tapi saya punya kewajiban sebagai kader partai untuk menyampaikan. Proses administrasi sudah dijalankan, pimpinan DPRD adalah representasi dari suara Partai Golkar, suara kursi yang kemudian hadir pada hari ini,” ungkap legislator Karang Paci Asal Dapil Samarinda ini, saat Rapat Paripurna ke-12 di Lantai 6 Gedung D Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Senin (10/5/2022).

Baca Juga :  Banyaknya Pengetap BBM, Pemkab Kutim Rakor dengan Instansi Terkait Cari Solusi » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim

Selain itu, Partai Golkar telah memberikan instruksi bahwa proses pergantian ini berjalan, bahkan semua proses hukum telah dilaksanakan. Jika memang menunggu proses hukum diajukan kembali Makmur HAPK, Tio dengan hormat meminta pimpinan untuk bijaksana menyikapi persoalan itu.

Baca Juga :  Polres Kutim Siapkan 3 Pos Pelayanan Menjelang Lebaran » Kutim Post

“Kalau memang mau diulur sampai dua tahun selesai tidak apa-apa, Wakil Ketua untuk ambil pimpinan. Atau opsi kedua, pimpinan yang ada yang ditunjuk Partai Golkar untuk maju bersama-sama ke depan. Karena kalau bicara begini kan sama-sama menunggu dan mari sama-sama saling menghargai,” uajar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu.

Baca Juga :  Tim Gerak P4STI Salurkan Bantuan Bagi Warga Masyarakat Terdampak Banjir di Bengalon

Politikus Golkar itu pun meminta agar pimpinan tidak menghambat seluruh proses ada. Tio mengatakan bahwa fraksi juga sudah mengirimkan surat kepada Gubernur, dan kepada pimpinan terkait putusan inkrah yang belum ada balasan.

“Sehingga saya minta kepada lembaga ini untuk bersurat langsung ke Kemendagri terkait permohonan lanjut pergantian ini,”tutupnya. (G-S01)