Perumdam Tegaskan Komitmen Selesaikan Masalah Air Bersih di Desa Singa Gembara

oleh -1,238 views

Sangatta – Masalah distribusi air bersih di Desa Singa Gembara, khususnya di wilayah Bukit Kayangan, masih menjadi perhatian serius. Tiga RT di kawasan tersebut hingga kini belum terjangkau oleh jaringan distribusi air dari Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB). Berbagai pihak kini berusaha mencari solusi agar warga segera mendapatkan akses air bersih.

Direktur Utama Perumdam TTB, Suparjan, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses menjadi hambatan utama dalam mendistribusikan air ke wilayah tersebut.

Baca Juga :  Golkar Kutim Berbagi Takjil Serentak di 18 Kecamatan

“Kalau saya lihat lokasinya memang terisolasi, terbatas oleh area perusahaan. Kalau kita mau ke sana itu harus melewati area terbatas,” ujar Suparjan, Kamis (22/5/2025).

Suparjan menambahkan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Perumdam, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta perusahaan tambang yang memiliki area di sekitar wilayah tersebut.

Baca Juga :  Wakapolres Kutim Bersama Pimpinan PT Pertamina Sangata Mengikuti Giat Vicon Kapolri Terkait Ketersediaan Solar pada saat Ramadhan dan Idul Fitri

“Kalau bisa tersambung dengan instalasi kita, itu solusi jangka panjangnya. Tapi tentu harus dapat lampu hijau dari perusahaan agar pipa bisa melintas,” jelasnya.

Perumdam juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Suparjan menyatakan bahwa pihaknya siap membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak agar layanan air bersih dapat menjangkau warga yang selama ini terpinggirkan.

Baca Juga :  TPK TPPS Kutim Gelar Apel Siaga, sebagai Momentum Kick Off Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data

“Saya kira bisalah. Apa yang enggak bisa kalau dibicarakan. Selama ada kemauan, masih bisa dicari jalan keluarnya,” tegasnya.

Namun, Suparjan juga mengingatkan bahwa Perumdam tidak bisa sembarangan mengoperasikan infrastruktur yang belum memenuhi standar teknis. Ia menolak menerima aset jaringan yang berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.